PULAU SENGKETA SIPADAN DAN LIGITAN

ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH...

Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar yaitu Pulau Sipadan (luas: 50.000 meter²) dengan koordinat: 4°6′52.86″N 118°37′43.52″E / 4.1146833°N 118.6287556°E dan pulau Ligitan (luas: 18.000 meter²) dengan koordinat: 4°9′N 118°53′E / 4.150°N 118.883°E. 

Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo, akan tetapi mereka memiliki pengertian yang berbeda dalam memahami status ini. Pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti kedua pulau tadi tidak boleh ditempati/diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Sedangkan pihak Malaysia sudah bergerak membangun resort wisata baru dilokasi tersebut, dikarenakan mereka  memahami status quo sebagai tetap berada di bawah kekuasaan Malaysia sampai persengketaan selesai. Sehingga mereka langsung mengelola pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi itu untuk dibangun cottage. Di atas Sipadan, pulau yang luasnya hanya 4 km² itu, Pengelola resort telah menambah jumlah penginapan hampir 20 buah. 

Melihat sikap tersebut, pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki kedua pulau itu, segera mengirim protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Pada tahun 1969 pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Pihak Indonesia semula ingin membawa masalah ini ke Dewan Tinggi ASEAN namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional.

Pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ, kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasil voting dari lembaga tersebut menyatakan Malaysia yang berhak atas kedua pulau itu. Voting dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia.

KESIMPULAN

Dari kasus di atas, dapat saya simpulkan bahwa sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan salah satu ancaman besar bagi stabilitas dan kedaulatan NKRI. Dimana, kasus ini menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, ketika salah satu aset berharga negara kita sudah diambil alih oleh negara lain. Selain itu, hubungan bilateral antar kedua negara juga dapat terganggu sehingga ikut berdampak pada berbagai sektor seperti ekonomi, politik, sosial, pariwisata dan sebagainya di kedua negara.